|
PENERIMAAN PERKARA PERDATA (1) Petugas pada meja pertama/loket pertama bertanggung jawab untuk penerimaan berkas perkara, menerima permohonan, gugatan, permohonan eksekusi, permohonan somasi, juga perkara-perkara khusus seperti arbitrase, KPPU, HaKI, Perlindungan Konsumen, Kepailitan dan Hubungan Industrial, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional, dan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional. (2) Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara sekurang-kurangnya adalah: (a) Surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (untuk permohonan, permohonan eksekusi, maupun permohonan somasi) atau surat gugatan (untuk gugatan). (b) Surat kuasa khusus dari pemohon/Penggugat kepada kuasa hukumnya (bila pemohon menguasakan kepada kuasa hukum). (c) Fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan. (d) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi). (3) Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah. (4) Surat permohonan/surat gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan (oleh pemohon/ penggugat atau kuasanya) kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip. (5) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (check list), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap. (6) Panitera Muda Perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya. (7) Dokumen (surat-surat) yang berupa foto copy harus diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan. (8) Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM dengan ketentuan: (a) Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar. (b) Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi pengadilan tingkat pertama agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertangungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi. (9) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi. (10) Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak. (11) Pada Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap tiga: (a) lembar pertama untuk pemohon; (b) lembar kedua untuk kasir; (c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan. (12) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada yang pemohon/ penggugat atau kuasanya agar membayar jumlah uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri. (13) Petugas Pemegang Kas menandatangani dan membubuhkan cap/stempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran. (14) Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara. (15) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugatan/permohonan. (16) Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal. (17) Petugas pada meja kedua kemudian mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/surat permohonan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas. (18) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran diantaranya yaitu: (a) Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru. (b) Sedangkan perlawanan pihak III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru. (c) Gugatan intervensi didaftar dengan mengikuti register perkara pokok (bukan nomor baru). (19) Pengisian kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.
|
